Valuasi Ekonomi BPHTB Dan PNBP Berdasarkan Peta Zona Nilai Tanah, Harga Transaksi Dan NKOP Di Kabupaten Sleman

Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)

Pelaksanaan One Day Service Melalui Program Larasita Di Kantor Pertanahan Bantul

Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Hambatan, Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Peranan Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dalam Menyelesaikan Konflik Pertanahan Di Nagari Ampang Gadang Kecamatan AMpek Angkek Kabupaten Agam

Efisiensi Dan Efektivitas Pemberian Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

Uji Rasionalitas Nilai Tanah Sebagai Dasar Revisi Peta Zona Nilai Tanah Dan Pengaruhnya Terhadap Tarif PNPB, BPHTB, Dan PBB (Studi Di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengadaan Tanah Dari Tanah Kas Desa Untuk Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Merapi (Studi di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kab. Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta)

Pensertifikatan Tanah Pertanian Bagi Petani Kecil Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat (Di Desa Krebet Kecamatan Masaran dan Desa Somomorodukuh Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)

Permasalahan Perumhahan Dan Alternatif Solusinya Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Implikasi Program KKP-WEB Terhadap Pekerjaan Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4.

STUDI TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTUL

Bhumi: Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kab.Purworejo Prop.Jateng - Bencana Tanah Longsor di Kab.Kulon Progo Prop.DIY - Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kab.Boyolali Prop.Jateng - Indrustrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kab.Semarang Prop.Jateng.

BHUMI: JURNAL PERTANAHN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persepsi Masyarakat Terhadap Persertipikatan Tanah (Kasus di desa Girikarto Kec.Turi Kab.Sleman) - Pengaruh Nilai Lahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Kec.Gamping Kab.Sleman Prop.DIY - Listening Comprehension Adakah Kaitannya dengan Gambar dan Pragmatis - Pola Perkembangan Fisik Kota Surakarta Melalui Analisis Integrasi Citra Pengeinderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi - Study of The Agricultural Land Value The Basis for Land Compensation And Lavies.

WIDYA BHUMI: Nilai Strategis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Pertanahan pada BPN - Penyerobotan Tanah PTP. Nusantara XXII Oleh Masyarakat di Desa simojayan Kec.Ampel Gading Kab.Malang - Hubungan Desa Kota-Kota dan Strategi Pembangunan Pedesaan - Pemanfaatan Konsep Multi Stage, Multi Spectral, Multi Date (Temporal) Dalam Kegiatan Pemetaan Cartografhic Modelling And Its Aplication To Allocate Sutable Pand For Rural Settlement.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala - Problematika Hukum Tanah Perkebunan di Era Otonomi Daerah - Menyimak Potensi Perlunya Pengkajian Tentang Marine Cadastre di Indonesia - Kadaster Digital Terpadu (Integrated Digital Cadaster) - Pendidikan Tehnologi Informasi di STPN - Peranan Informasi Pertanahan Dalam Otonomi Daerah.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.

BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.