Monitoring Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Progam Bantuan Penghijauan dan Reboisasi, Propinsi Daerah Istimiwa Yogyakarta Tahun 1981 / 1982

Brosur Penyuluhan hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat taat Hukum (Binmatkum) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Einstein Aja Gak Tau: 140+ Penjelasan Ilmiah Tentang Peristimewa Sehari-hari

Kami Diantara Mereka : Pengalaman Mahasiswa KKN PPM UGM 2013

Buletin PAP: Sertipikat Ajudikasi PAP - Sertipikat Menjamin Kepastian Hukum-Pelatihan Singkat di Australia-Lokakarya Pendaftaran Sistimantik-TonggakSejarah dan Kebijakansanaan Baru-Pembetukan Tim Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematik-Pengembangan Sumberdaya Manusia BPN-Kunjungan Studi Tim Land And Titling Project Laos ke PAP-Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan (CRS) Pusat-Kantah Kab.Tangerang Bebenah Diri-Monitoring Penyuluhan Pendaftran Tanah Sistematik Propinsi Sumatera Utara- dan kerjanya lulusan STPN.

Perlindungan Anak - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 1 tentang Kompetensi/ Kewenangan Pengadilan

Indonesian Journal of Geography: The spacial effect of fiscal decentralisation on regional disparaties: the case from Indonesia; Constraints to urban planning and management of secondary towns in Uganda; The influence of fishing assets and migration time to catch squid fisheries on seasons variability; The analysis of communication climate and organizational culture for increasing the performance of regional development planning; Livelihood strategies and the welfare of transmigrants; Urban socio-economic variables and intra-urban trips in Ogun State, Nigeria; Urban risk assesment of lahar flows in merapi volcano (study case: Muntilan urban area, Central Java); Residential area and income inequality in sub urban Indonesia; Estimation of carbon stock changes in above groung woody biomas due to volcano pyroclastic flow and pyroclastic surge; Land use planning of paddy field using geographic information system and lang evaluation in West Lombok, Indonesia

TINJAUAN TENTANG PRAKTEK PENGGUNAAN HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND SEBAGAI HAK JAMINAN ATAS TANAH DI KECAMATAN JEUMPA KAB. ACEH UTARA PROP. DAERAH ISTIMEWA ACEH.

PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PETANI DI KECAMATAN BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

MANAJEMEN KEARSIPAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN NGANGLIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

PELAKSANAAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.