STUDI TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH OBYEK LANDREFORM YANG SUDAH DIBAGIKAN KEPADA PARA PETANI/PENGGARAP DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR.

POLA PENGOLAHAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PEMBERIAN KEPASTIAN HAK TERHADAP TANAH-TANAH PERUMKA DI KAB. GROBOGAN

Pentingnya Komunikasi Non Verbal Saat Pustakawan Melayani Pemustaka Hak Cipta Pada pustakaan digital di Indonesia

Landreform di Indonesia

STUDI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TIMBUL DI DESA LONING KEC.PETARUKAN KAB. DATI II PEMALANG

STUDI SENGKETA TANAH WARIS DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DI KOTAMADYA PONTIANAK PROV. DATI I KALBAR

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam menjamin kepastian hukum peralihan hak atas tanah.

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERANAN PANIT1A PEMERIKSAAN TANAH A DALAM PROSES MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH Dl DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR

PELAKSANAAN PROSES PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

TINGKAT KEPUASAN PEMOHON TERHADAP PELAYANAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA