Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERANAN PANIT1A PEMERIKSAAN TANAH A DALAM PROSES MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH Dl DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR

PELAKSANAAN PROSES PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

TINGKAT KEPUASAN PEMOHON TERHADAP PELAYANAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH ADAT Dl DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH

KAJIAN PELAKSANAAN PEMETAAN HASIL PENGUKURAN BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA (Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Di Kelurahan Kadipiro, Mojosongo dan Jebres)

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

STUDI TENTANG MASALAH PENILAIAN HARGA TANAH DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

PERANAN PETA PENDAFTARAN DALAM UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKIJM HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jesus And The Rise of Christianity.

IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)