STATUS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE.

FILSAFAT HUKUM TEMA-TEMA FUNDAMENTAL KEADILAN DARI SISI AJARAN FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM

MANAJEMEN PERSONALIA

EVALUASI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN TANAH DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TEBING TINGGI-PEMATANG SIANTAR

PENILAIAN EKONOMI KAWASAN WISATA KAMPUNG WARNA-WARNI JODIPAN MALANG

EVALUASI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH DI JALUR JALAN LALU LINTAS SELATAN (JJLS) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN KEPADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI ( STUDI DI DESA ADAT BALUK, JEMBRANA, BALI)

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI

EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH EKS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

RANCANGAN KONSOLIDASI TANAH TERHADAP "TANAH TUTUPAN" SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BANTUL

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI

KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR

POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MUARA ENIM

PROBLEMATIKA DAN STARTEGI PENYELESAIAN PELEPASAN TANAH WAKAF, TANAH DESA, DAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA BARU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PROSES PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DENGAN OBJEK RUMAH TOKO (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN)

METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF BERBAGI PENGALAMAN DARI LAPANGAN

Penelitian Tindakan Bimbingan dan KonselingDengan Pedekatan Islami Dilengkapi Dengan Latihan membuat Proposal

STATUS DAN FUNGSI TAMAH ADAT BALI SETELAH BERLAKUNYA UUPA

Pelayanan PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kabupaten Sleman