Jurnal Bhumi Volume 1,No. 1 Mei 2015: Manusia dan Tanah:kehilangan dan kopensasi dalam kasus lapindo= Analisis kritis substansi dan implementasi undang-undang no.13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dalam bidang pertanahan= Memahami Reorganisasi ruang melalui perspektif politik Agraria= Masa depan anak muda pertanian di tengah liberalisasi pertanahan= Peta P4T hasil pemetaan partisipatif sebagai instrumen identifikasi tanah= Pentingnya Peta Desa.

Majalah Buletin Jogjawara : 5 menit dengan " Brain Gym " Stres hilang : Standar Pelayanan : Open Hous Gubernur Propinsi DIY dengan Masyarakat Idul Fitri 1428 H

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY: Masa Depan Yogyakarta Sebagai Propinsi Pendidikan= Standar Pelayanan Publik Prop.DIY= Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY: Bersama Wujudkan Masyarakat Sehat Standar Pelayana Pablik= Tingkatkan Konsumsi ikan Masyarakat DIY= Pentingnya Data Base Kependudukan.

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY : Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke 62 Proklamasi Kemerdekaan republik indonesia Prop. DIY: Standar pelayanan pablik= Pola asuh orangtua dalam membantu proses perkembangan anak usia dini.

Analisis CSIS: Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Peran Lembaga Donor

Dasar-Dasar Ilmu Tanah

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya

Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik Jilid II Saluran Transmisi

Dasar-Dasar Manajemen

Dasar-Dasar Kimia Tanah

Membangun Visi Bersama - Aspek-Aspek Penting dalam Reformasi Pendidikan

Simplicity dan Success Kesederhanaan dan Kesuksesan: Menciptakan Hidup yang Anda Dambakan

Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang

Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)

PEMETAAN DESA MISKIN DI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN DATI II MAJALENGKA MELALUI PETA TEMATIK SUATU TINJAUAN DARI STANDAR KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA SEMBILAN BAHAN POKOK.

Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)