PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sosial
KATA KUNCI: sosial
 | DAMPAK PEMBANGUNAN MASJID AL JABBAR TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN, NILAI TANAH DAN KONIISI SONIAL EKONOMI MANY ARAKAT DIKECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan,Alih,Fungsi Lohan,Nilai Tanah,Kondisi Sosial Ekonomi |
| ALTERNATIF PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH PON XX MIMIKA (Di Desa Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penyelesaian Ganti Rugi |
| KENDALA DIGITALISASI SERTIΡΙΚΑΤ ΤΑΝΑΗ DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Digitalisasi,Sertipikat Tanah,Kendala,Strategi,Kantor Pertanahan Cianjur |
| ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN PERTANIAN DAN PENENTUAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG STABILITAS SWASEMBADA BERAS DI KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Daya Dukung Lahan,Swasembada Beras,Alih Fungsi Lahan,Zomasi |
| KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BERPERSPEKTIF PRO-POOR:STUDI TATA KELOLA TANAH KAS KALURAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Pembangunan Desa,Kebijakan Pro,Poor Tata Kelola Tanah Kas Kalurahan |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDUNG TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Digitalisasi Pertanahan,Sertipikat Elektronik,Persepsi Masyarakat,Sosialisasi |
| DAMPAK ALI FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih fungsi lahan,Pola alih fungsi lahan,dan Dampak Alih Fungsi Lahan |
| ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,jalan lingkar timur,sukoharjo,kendala,solusi |
| PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP DI DESA GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Partisipasi Masyarakat,Relawan |
| KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALER PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Kota Malang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,UMKM,Pemberdayaan Masyarakat,Kolaborasi Stakeholder |
| ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Penyalahgunaan Izin,Condongcatur,Dampak Sosial,Ekonomi,Regulasi Pertanahan,Pergu |
| PERBANDINGAN KONSEP BANK TANAH INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Flyover,kondisi sosial,ekonomi masyarakat,pengadaan tanah,Kota Bandung |
| IMPLEMENTASI LAYANAN MEKEPUNG KEBO (MELAYANI KE DESA HAGL PEMOHON LANGSUNG KHUSUS HARI RABO) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekepung Kebo,layanan pertanahan,inovasi pelayanan publik,kualitas layanan,Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana |
| DAMPAK PLTU CIREBONB DAN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PLTU Cirebon,Perubahan Penggunaan Lahan,Pengelolaan Lahan,Pembangunan Berkelanjutan,Dampak Lingkungan,Dampak Sosial Ekonomi,Analisis |
| SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
| EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| ADAT PEWARISAN TANAH DAN ANALISIS RELASI KEKERABATAN DALAM SISTEM PATRILINEAL PADA SUKU AWYU DI DESA ABOGE KECAMATAN ASSUE, KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pewarisan Tanah,Patrilineal Suku Anya,Relazi Kekerabatan,Sistem Adat |
| IMPLEMENTASI PROGRAM M3K DI KAMPUNG SUDAGARAN, KELURAHAN TEGALREJO, KEMANTREN TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program M3K,Peningkatan Kawasan Kuntuh,Partisipa,Sungai Winongo,Pembangunan Perkotaan |
| Peran Layanan Drive-Thru dalam Optimalisasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Drive,Thru,Inovasi Layanan Publik,Efisie |
