PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sosial
KATA KUNCI: sosial
 | Hukum Agraria Indonesia : Dalam Perspektif Sejarah - PT Refika Aditama - 2007 - Hukum Agraria,Sejarah |
 | Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat - Pustaka Pelajar - 2003 - Sosial |
 | IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2020 - Tata Guna Tanah |
 | MANAJEMEN BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PENELUSURAN KONSEP DAN TEORI - Pustaka Pelajar - 2021 - Ilmu Pemerintahan |
 | SISTEM HUKUM INDONESIA PRINSIP-PRINSIP & IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2017 - Ilmu Hukum Indonesia |
 | LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online) - Genta Publishing - 2011 - Penyelesaian Sengketa |
 | Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma - Pustaka Pelajar - 2010 - Pembangunan |
 | LANSKAP PRODUKTIF PERKOTAAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KOTA MENUJU KOTA EKOLOGIS - Lily Publisher - 2021 - Penghijauan Kota Yogyakarta |
 | DAMPAK PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI DESA WISATA KAMPOENG MATARAMAN BAGI PEMERINTAH DESA SERTA MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kas Desa,Permasalahan,Dampak Pemanfaatan |
 | ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF PEMAHAMAN FILOSOFIS DAN METODOLOGIS KE ARAH PENGUASAAN MODEL APLIKASI - Rajawali Pers - 2015 - Analisis Kualitatif |
 | ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara Pertanahan,Ahli Waris,dan Sertipikat Hak Pakai atas tanah |
 | EVALUASI PERCEPATAN PROGRAM PELAYANAN RABU LARIS TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BAGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Rabu LARISIndeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
 | PERUBAHAN ASET PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Aset penghidupan,pihak yang berhak |
 | ANALISIS KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Lahan,Kesesuaian RDTR,Potensi Perubahan Penggunaan Lahan |
 | PERUBAHAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN KONDISI SISA LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA- PRABUMULIH (Studi Kasus di Desa Karangan, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Jalan Tol Simpang Indralaya,Prabumulih,Sosial Ekonomi,Sisa Lahan Pertanian |
 | PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Progres dan Problematika |
 | KONTRIBUSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA PENYELESAIAN PROBLEM GERONTOKRASI PERTANIAN DI KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON ΚΟΚΑΡ KABUPATEN KULONPROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - masalah gerontokrasi pertanian,PARA,generasi tua,generasi muda |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
