Rasulullah di Mata Sarjana Barat

Pengelolaan Lingkungan Internasional - dari sudut pandang negara sedang berkembang

Pesta Demokrasi di Pedesaan Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY.

Ekonomi Politik

Moral dan Etika Elite Politik

Social Change in Melanesia - Development and History

Social Stratification - a multiple hierarchy approach

TRUSTKebajikan Sosial dan Penciptaan kemakmuran

Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan

Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya

Gender dan Strategi - Pengarus-Utamaannya di Indonesia

Gerakan Sosial Baru (Perlawanan Komonitas Lokal pada kasus Indorayon di Toba Samosir)

Social Development Research

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

Mengolah Data Statistik Dengan SPSS/PC+

Social Tenure Domain Model: What It Can Mean for the Land Industry and for the Poor

Generations of Change - Migration, Family Life, and Identity Formation in a Javanese Village During the New Order

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

The Living of Customary Law-Redd Plus Scheme and the Metter of Justice-Questioning Binary Approach in Indigenous Study-An Experience to be The Part of Building Blocks for the RuleofLaw SocialConstruksi of Dispuri Settlement Arena & The Role of Community-Based Paralegal-In Lovinh Memory Prof Franz Von Benda-Beckmann.