Spirit 7 Presiden RI

1.Apa yang dimaksud Debgan Pemetaan Partisipatif. 2.Mengenalkan Pemetaan Partipatif. 3.Pertemuan-pertemuan Dalam Proses Pemetaan Partisipatif. 4.Geografi dan Koordinat Peta. 5.Jenis-jenis Peta dan Fungsi. 6.Membuat Peta Sketsa. 7.Pemetaan Dengan KOmpas. 8.Pemetaan Dengan GPS (Global Positioning System. 9.Membuat Peta Tiga Dimensi(3D0. 10.Alat-alat Pemetaan.

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Perpustakaan Desa Sebagai Pusat Informasi

EVALUASI PELAYANAN PERTANAHAN PADA HARI SABTU DAN MINGGU DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT

Muslimah Career Mancapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan

There's More to Life Than Sex & Money

Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia

INOVASI PELAYANAN PERTANAHAN(STUDI KASUS PROGRAM ONE DAY SERVICE DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I)

Secangkir Kopi For Positive Thinking

IMPLIKASI KKP WEB TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur)

DAMPAK PEMBANGUNAN KANTOR PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DAN NILAI TANAH DI KOTA TOMOHON

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ONLINE (SIMPONI) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TANAH YANG OBJEKNYA TELAH DIAGUNKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul)

HATINDAK LANJUT HASIL MEDIASI PASCA SITA EKSEKUSI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr)

EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA DAN TIMUR ASING (STUDI DI KOTA MEDAN)

PROBLEMATIKA PEMBEBASAN TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Cengkareng-Batuceper-Kunciran, Kota Tangerang, Provinsi Banten)

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PPAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PASCA PROGRAM SERTIPIKASI TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL BAGI MASYARAKAT DESA SIDOHARJO KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO