PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI

KAJIAN GRONKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DAN/ATAU ALAS HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG

KONDISI PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERHAK DALAM PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS SUMATERA (STUDI KASUS DI DESA SERDANG, KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

EVALUASI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DENGAN DAN TANPA PENETAPAN LOKASI DI KABUPATEN SLEMAN

SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

EVALUASI KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PROYEK JALUR KERETA BANDARA ADI SOEMARMO-STASIUN SOLO BALAPAN.

EVALUASI PEMANFAATAN DOKUMEN PERENCANAAN DALAM TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL TEBING TINGGI-PARAPAT TAHAP RUAS TEBINGTINGGI-PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

PROBLEMATIKA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN SOLUSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUNWAY 3 BANDAR UDARA INTERNATIONAL SOEKARNO-HATTA DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

THE TURNING POINT TITIK BALIK PERADABAN SAINS, MASYARAKAT, DAN KEBANGKITAN BUDAYA

KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF

GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

HUKUM KATA KERJA DISKURSUS FILSAFAT TENTANG HUKUM PROGRESIF

HUKUM SAKRAL DAN HUKUM SEKULER STUDI TENTANG KONFLIK DAN RESOLUSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

KONSEP HUKUM THE CONCEPT OF LAW

HUKUM RESPONSIF

DAMPAK PENGGUNAAN BANDARA INTERNATIONAL JAWA BARAT (BJIB) TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAHAT

DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU