PENGADAAN TANAH OLEH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

"Konsepi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia"

Problemetika Percepatan Pendapatan Tanah Di kabupaten PakPak Bharat Provinsi Sumatera Utara

Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah

Indonesia Tidak Pernah Di Jajah

Pendaftaran Tanah Megersari Menjadi Tanah Kasultanan Setelah Berlakunya undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta

Pengaruh Servant Leadership Dan Budaya Kerja Pada kinerja Pegawai Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Mediator( Studi Pada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun)

SOSIOLOGI PENDIDIKAN EMILE DURKHEIM

HUKUM KEPERDATAAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KEDUA

KONSEP HUKUM PERDATA

PENGANTAR PSIKOLOGI UMUM

Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21

PERAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP STUDI DI DESA WANGLU KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR KABUPATEN BANTUL)

EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

Efektivitas pendaftaran Tanah melaui Pengiatan kualitas informasi Di kota Kendari

kerja Praktik pengukuran Dan pemetaan Kadstral Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo

Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita

Pembebasan Tanah Adat Menurut Versi UUPA Dalam Pembangunan Daerah Dan nasional

Seminar Nasional Penataan Ruang Menghadapi PJP-II Penataan Ruang Dan Pelaksanaannya Di Daerah