SISTEM BIROKRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

PENYIMPANGAN SISTEM JUAL BELI TANAH BEKAS TANAH PERDIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS DI KALURAHAN KADILANGU, KECAMATAN DEMAK) DI KAB. DATI II DEMAK.

Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat

Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia

Sistem Nasional

Sistem Pemerintahan Indonesia

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM PELAYANAN GUNA MENUNJANG KELANCARAN PROSES PENGURUSAN HAK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALEMBANG.

PENGARUH DISTRIBUSI PEMILIKAN TANAH SAWAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DI KEC. SAYEGAN KAB. DATI II SLEMAN.

Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan : Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah

Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Sistem-Sistem Ekonomi

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Sumber Daya Bumi

Kepemilikan Properti di Indonesia : Termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.