PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sip
KATA KUNCI: sip
 | STRATEGI PERCEPATAN MEWUJUDKAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,PTSL Kantor Pertanahan,Strategs,SWOT Pendaftaran Tanah |
| PEMBENTUKAN PROGRAM DESA BINAAN DALAM RANGKA AKSELERASI KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Akselerası,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Desa Binaan |
| PROBLEMATIKA PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Problematika,Temanggung,SOAR |
| PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PTSL-FM DI DESA CIBANTEN, KECAMATAN CIJULANG, KABUPATEN PANGANDARAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Partisipasi Masyarakat,Bentuk,Tingkatan,Faktor,PTSL,PM |
| ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Partisipasi masyarakat,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Desa Terangm,Kepastian hukum,Percepatan pendaftaran tanah |
| ANALISIS KUALITAS CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI PLELADES SEBAGAI DASAR PENETAPAN BATAS DESA JAMBAKAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - CSRST Pleiades,Penetapan batas desa,CEVW |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,tumpang tindih,efektivitas,pertanahan,sertipikat |
| TATA KELOLA PENGADUAN PERTANAHAN DI KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tata Kelola Pengaduan,Pertanahan,Kantor Staf Presiden |
| TRANSFORMASI PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN STRATEGI DAN PARTISIPASI KELOMPOK TANI MAJU JAYA DI DESA BAH ACEH TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hutan Kemasyarakatan,akses sumber daya,partisipasi masyarakat RKPS Desa Bah,Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tramformas |
| ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR DENGAN PT. MANGLI DIAN PERKASA DAN DAMPAKNYA DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik pertanahan,Hak Guna Usaha,Reforma Agrari |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
| DINAMIKA REDISTRIBU51 TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA MASYARAKAT PENGUNGSI EKS TRANSMIGRAN TIMOR TIMUR DI DESA SUMBERKLAMPOK KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Pengungsi Timor Timur Keadilan |
| STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI BANTUL BARAT TERINTEGRASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RDTR,OSS,percepatan penyusunan,integrasi sistem; tata ruang |
| SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KALURAHAN SUMBERRAHAYU, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Pengelolaan Tanah Kas Desa,Pendapatan Asli Desa |
| KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BERPERSPEKTIF PRO-POOR:STUDI TATA KELOLA TANAH KAS KALURAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Pembangunan Desa,Kebijakan Pro,Poor Tata Kelola Tanah Kas Kalurahan |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA BOGOR SOLUSI ATAS PROBLEM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi aset,tanah pemerintah,Kota Bogor,koordinasi,sertipikat elektronik |
| DAMPAK ALI FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih fungsi lahan,Pola alih fungsi lahan,dan Dampak Alih Fungsi Lahan |
| ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,jalan lingkar timur,sukoharjo,kendala,solusi |
