SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA MELALUI APLIKASI OSS DI KABUPATEN SIDOARJO

DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA TATA RUANG TERHADAP PELAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN KARANGANYAR

KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP IZIN USAHA DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN BULELENG

PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN APLIKASI SURVEY TANAHKU DALAM PENGUMPULAN DATA FISIK DAN YURIDIS PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PARTISIPASI MASYARAKAT PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI TAHUN 2022 (STUDI KASUS PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN )

KAJIAN SINKRONISASI DATA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM DAN BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA BATAM (Studi di Kavling Siap Bangun Dapur 12 Kota Batam)

DAMPAK PENERBITAN KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DI LINDUNGI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN SLEMAN

EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA BILOK PETUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KORUPSI MENGHAMBAT KEMAJUAN BANGSA

UPAYA PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH KLUSTER 4 DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN KELURAHAN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA

EVALUASI KUALITAS DATA SPASIAL PEMETAAN DESA LENGKAP HASIL PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA KOKOSAN KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS SDGs

TEORI QUANTUM TAHFIZ AL-QUR'AN

SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM WOSUSOKAS DAN JEMBATAN KRAGAN)

KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIMUR ASING CINA (Studi di Kota Pematangsiantar)