RPJMN(RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2004-2009 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009 DI LENGKAPI UU RI NO. 25 Th. 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

DASAR DAN TEKNIK PENERBITAN BUKU

TEORI-TEORI KEBENARAN

Pengantar Ilmu Hukum

Tanah Kita, Hidup kita Hubungan Manusia Dan tanah Di Irian jaya sebagai Persoalan Teologis

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan - Edisi Revisi

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Pada Kantor PPAT Hendi Rusinanto,S.H., Di Kabupaten Bantul

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor PPAT Hendi Rusinanto, S.H

PENGETAHUAN DASAR PERPUSTAKAAN DIGITAL

SEJARAH KLASIK DUNIA TIMUR

STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA)

STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

MEMBANGUN BASIS DATA PERTANAHAN DESA MARGODADI KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(STUDI DI DUSUN KADIPIRO, DUSUN GROGOL DAN DUSUN MRANGGEN)

EKSPEKTASI PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT DESA NGASINAN KECAMTAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata usaha negara

Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja Yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja

Hukum Acara Peradilan tata usaha Negara

Hukum Jaminan Keperdataan

Politik Hukum

Pengantar Hukum Indonesia