UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - (Pertama 1999-Keempat 2002)

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2002 DI LENGKAPI DDENGAN PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945 SUSUANAN LENGKAP ANGGOTA KABINET GOTONG ROYONG

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2000

KONSEP HUKUM THE CONCEPT OF LAW

HUKUM DAN KEMAJEMUKAN BUDAYA: SUMBANGAN KARANGAN UNTUK MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-70 Prof Dr.T.O.Ihromi

KETETAPAN-KETETAPAN MPR 1999 9 KETETAPAN MPR DI LENGKAPI DENGAN SUSUNAN LENGKAP ANGGOTA KABINET PERSATUAN NASIONAL

Propenas 2002-2004 - UU N0.25 Th.2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004

UNDANG-UNDANG HAM 1999 UU RI NO.39 TH.1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

RPJMN(RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2004-2009 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009 DI LENGKAPI UU RI NO. 25 Th. 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

DASAR DAN TEKNIK PENERBITAN BUKU

TEORI-TEORI KEBENARAN

Pengantar Ilmu Hukum

Tanah Kita, Hidup kita Hubungan Manusia Dan tanah Di Irian jaya sebagai Persoalan Teologis

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan - Edisi Revisi

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Pada Kantor PPAT Hendi Rusinanto,S.H., Di Kabupaten Bantul

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor PPAT Hendi Rusinanto, S.H

PENGETAHUAN DASAR PERPUSTAKAAN DIGITAL

SEJARAH KLASIK DUNIA TIMUR

STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA)

STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA