SUATU KAJIAN TENTANG SIMULASI SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN INFORMASI PERTANAHAN DI KAB. KULON PROGO PROPINSI D.I.YOGYAKARTA.

STUDI TENTANG RELOKASI DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI DAERAH RELOKASI SUKU TERASING PERAMBAH HUTAN DESA SIMALOU KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

Sistem-Sistem Ekonomi

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Kitab Undang- Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua

Kapitalisme Perkebunan - dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

Sari Pendidikan Pancasila dan undang-undang dasar 1945

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

PERANAN KUALITAS APARAT PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT.

Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional - Argumentasi Teoritis, Faktual dan Strategi Kebijakan

Pergeseran Kekuasaan - Bagian Kedua

Maubes Insana - Salah Satu Masyarakat Di Timor Dengan Struktur Adat Yang Unik

Mapping Vulnerability - Disasters, Development dan People

PENELITIAN SENGKETA BATAS PADA TANAH-TANAH BERSERTIPIKAT DI KECAMATAN KASIMAN KABUPATEN DATI II BOJONEGORO.

PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR.

Kehakiman dan Peradilan

Konflik Elite Politik di Pedesaan