DISRUPTION" TAK ADA YANG TAK BISA DI UBAH SEBELUM DI HADAPI MOTIVASI SAJA TIDAK CUKUP"

HUKUM TATA NEGARA TEORI DAN PRAKTEK

AWAS JANGAN BELI TANAH SENGKETA PANDUAN MENGURUS PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA AMAN

HUKUM WARIS TENTANG PEMISAHAN BOEDEL

Hukum Agraria Indonesia : Dalam Perspektif Sejarah

STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN UPAYA MENYELAMATKAN RIMBA YANG TERSISA

PENGERTIAN PENGATURAN DAN PERMASALAHAN TANAH NEGARA EDISI REVISI

KATALOG BUKU DEEPUBLISH KOLEKSI TAHUN 2023/2024

MUDAH DAN CEPAT MEMBUAT PROGRAM SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR DENGAN ANDROID

SISTEM HUKUM INDONESIA PRINSIP-PRINSIP & IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA

LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia

HUKUM SURAT BERHARGA GENERASI SATU, DUA DAN TIGA

INTISARI HUKUM ADAT INDONESIA DALAM KAJIAN KEPUSTAKAAN

ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013)

KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.)

PROBLEMATIKA DAN DAMPAK INVESTASI KEBUN JAGUNG OLEH PT BINTUNIAGRO PRIMAPERKASA (BAPP) DI DISTRIIK KEBAR KABUPATENTAMBRAUW PROVINSIPAPUABARAT

ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN SEMPADAN PANTAI (STUDI PANTAI GLAGAH, KALURAHAN GLAGAH, KAPANEWON TEMON, KABUPATEN KULON PROGO)

EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI

PERUBAHAN ASET PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN