PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG DI KAWASAN HUTAN DESA RIMBO PANJANG, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ASET EKS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) (Stadı Kases di Kantor Pertanahan Kota Bogor)

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BERPERSPEKTIF PRO-POOR:STUDI TATA KELOLA TANAH KAS KALURAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN

ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA BOGOR SOLUSI ATAS PROBLEM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

STRATEGI AKSELERASI KEGIATAN ALII MEDIA SURAT UKUR BALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH MASYARAKAT OSTUM DI DESA DENGKENG KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN

DAMPAK ALI FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

PERAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PERTANAHAN DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MENAMBAH PENDAPATAN KELOMPOK TANI DI KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP DI DESA GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

TANAH DAN MANAJEMEN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF LINTAS GENERASI STUDI PERBANDINGAN LITERASI ASET PADA GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z

PENGARUH PERUBAHAN SERTIPIKAT DARI ANALOG MENJADI ELEKTRONIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH

ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG

KOLABORASI DALAM PENATAAN AKSES MELALUI POTENSI WILAYAH (STUDI DI DESA ARIASARI KECAMATAN ARIASARI KABUPATEN BANDUNG)

RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)

KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi)

REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (STUDI LITERATUR PADA SKRIPSI TARUNA STPN TAHUN 2018-2024