Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Analisis Yuridis Pembebanan Hak Atas Tanah Baru di Atas Tanah Hak Milik Dalam Hubungannya dengan Kepastian Hukum di Bidang Penanaman Modal

Pengauruh struktur Organisasi Kepemimpinan Kemampuan SDM Terhadap Efektivitas Pelayanan Pelayanan Persertipikatan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

Perwilayahan Komoditas Pertanian Dalam Usaha Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten wonogiri

Konflik Penguasaan Tanah asset Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT.KAI)

Status Hukum Tanah Hak Pengelolaan Akibat Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang terbit Lebih Dahulu Sebelum Lahirnya Hak Pengelolaan Analisis Terhadap Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT.Indobui Ldco

Kisah Klan Otori - Heaven's Net is Wide

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Status Hukum Tanah Hak Pengelolaan Akibat Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang Terbit Lebih Dahulu Sebelum Lahirnya Hak Pengelolaan (Analisis terhadap perpanjangan Haka Guna Bangunan PT.Indobuildco)

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 (Studi Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Mojokerto)

Faktor - faktor yang Dapat Menimbulkan Sertifikat Ganda (Overlapping) Terhadap Satu Bidang Tanah (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Serang )

Implementasi Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus kantor pertanahan kota pontianak

Remote Sensing Of Soil Salinization

Perang Makassar 1669: Prahara Benteng Somba Opu

Tata Ruang Air

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Teori dan Praktik

Secretary's Standard Reference Manual And Guide