Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Runaway World - Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita

Mum's List : Ketika Harapan Hadir di Tengah Duka

Hak Tanggungan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUHT

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

HAK-HAK ATAS TANAH ADAT DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASINYA SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KABUPATEN DAERAH DATI II SRAGEN.

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN BANDUNG UTARA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

EVALUASI KESESUAIAN TANAH UNTUK TANAMAN TEMBAKAU DI DESA KETAWANG LARANGAN KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP.

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

PERBANDINGAN PRODUKSI SERTIPIKAT SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988.

PERANAN IJIN LOKASI SESUDAH PAKTO�93 DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT.

PERANAN IZIN LOKASI SESUDAH PAKTO 93 DALAM MENEKAN TERJADINYA PENGURANGAN TANAH SAWAH DI KABUPATEN DATI II TANGERANG.

Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila - Untuk Perguruan Tinggi

Kamus Istilah Filsafat Dan Ilmu

STUDI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SLAWI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL.

STUDI KOMPARATIF MENGENAI PRODUKTIVITAS SAWAH SEBELUM DAN SESUDAH KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN DI DESA MLATEN KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH.

STUDI HASIL PENSERTIFIKATAN TANAH SEBELUM DAN SESUDAH KEPPRES NO.26 TAHUN 1988 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SLEMAN

PROSPEK PENGEMBANGAN DESA GIRIHARJO BERDASARKAN POTENSI FISIK DAN KESESUAIAN TANAH

KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP URUTAN TATA RUANG KOTA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI