PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sesu
KATA KUNCI: sesu
 | PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Problematika,Strategi Adaptif |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DALAM TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Scyegan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Jalan Tol,inventarisasi dan identifikasi,Margokaton,Sleman |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| PERBANDINGAN NILAI ZONA NILAL TANAH BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP ZONA NILAI TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KAWASAN NEGLASARI KELURAHAN CIBULUH KECAMATAN BOGOR UTARA TAHUN 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Zona Nilai Tanah,Bapenda,BPN,NJOP,Kelurahan Cibuluk |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| ACCES REFORM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA KARE KECMATAN KARE KABUPATEN MADIUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Acces Reform,Partisipasi masyarakat,Peningkatan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
| PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,batas administrasi desa,penetapan dan penegasan batas |
| INTEGRASI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI DESA KLAYUSIWALAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Integrasi,LSD,RDTR,Bidang Tanah |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| STRATEGI KONSOLIDASI TANAH DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH (STUDI KASUS KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL PALMERAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - konsolidasi tanah,kawasan kumuh,hunian vertikal,Palmerah,strategi |
| ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAN LAHAN SAWAH KE NON SAWAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR DI KECAMATAN MEGAMENDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan penggunaan lahan,ketidaksesunian tata r,RTRW,SIG Kecamatan Megamendung |
| IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL SERANG-PANIMBANG TERHADAP BIDANG TANAH MASYARAKAT PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSINYA (STUDI DI DESA MUARADUA DAN DESA PASIRGINTUNG KABUPATEN LEBAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,kawasan hutan,masyarakat,Jalan Tol,penyelesaian permasalahan |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan Berusaha,OSS,RBA,Tata Ruang |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
| PROGRESIVITAS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (DI DESA HULUBANTENG, KECAMATAN PABUARAN, KABUPATEN CIREBON) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,Kemajuan,Partisipasi Masyaraka |
| KARAKTERISTIK TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tumpang Tindih,Sengketa Pertanahan,Validasi Spas |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMANFAAΤΑΝ ΤΑΝΛΗ KALURAHAN (Studi Kasus di Kalurahan Caturtanggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penegakan Hukum,Penyalahgunaan,Pengawasan,Tanah Kalurahan |
| PENILAIAN KESESUAIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PERNYATAAN MANDIRI BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pernyataan Mandiri,Pengendlian Pemanfaatan Ruang |
