PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sesu
KATA KUNCI: sesu
 | HUKUM TATA NEGARA TEORI DAN PRAKTEK - Thafa Media - 2014 - Ilmu Hukum Tata Negara |
 | TATA RUANG BERBASIS PADA KESESUAIAN LAHAN - Badan Penerbir Universitas Diponegoro - 2005 - Perencanaan wilayah dan kota |
 | PETANI & PENGUASA DINAMIKA PERJALANAN POLITIK AGARIA INDONESIA - Insist Press - 2017 - Politik Agraia,Politik Ekonomi,Agraria |
 | PENGANTAR PERENCANAAN PERKOTAAN - ITB - 2009 - Perencanaan Perkotaan |
 | STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN UPAYA MENYELAMATKAN RIMBA YANG TERSISA - Pustaka Pelajar - 2010 - Masalah kehutanan Satu dasawarsa terakhir ini |
 | IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2020 - Tata Guna Tanah |
 | HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH MENGURAI PROBLEMATIKA PEMEKARAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA - Pustaka Pelajar - 2021 - Problematika Implementasi Pemerintahan daerah |
 | Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma - Pustaka Pelajar - 2010 - Pembangunan |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pengadaan Tanah,Solusi |
 | DAMPAK PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI DESA WISATA KAMPOENG MATARAMAN BAGI PEMERINTAH DESA SERTA MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kas Desa,Permasalahan,Dampak Pemanfaatan |
 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D - Alfabeta - 2022 - Penelitian Metode Kualitatif dan Kuantitatif |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lewokluok,Masyarakat Hukum Adat,Tanah Ulayat,Kawasan Hutan,Pendaftaran Tanah |
 | POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN ΤΑΝΛΗ BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - BWP Kepanjen,perubahan penggunaan tanah,dampak potensial |
 | PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KAWASAN PERKOTAAN JEMBER DENGAN PEMODELAN SPASIAL CELLULAR AUTOMATA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan penggunaan tanah,CA,ANN,Rencana Tata Ruang Wilayah,Lahan Sawah Dilindungi |
 | KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG CENTRAL BUSINESS DISTRICT TELUK KENDARI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMUDAHAN IZIN BERUSAHA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kesesuaian dan ketidaksesuaian,RDTR,kemudahan be |
 | ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN SEMPADAN PANTAI (STUDI PANTAI GLAGAH, KALURAHAN GLAGAH, KAPANEWON TEMON, KABUPATEN KULON PROGO) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pengendalian,pemanfaatan,sempadan pantai |
 | EVALUASI PERCEPATAN PROGRAM PELAYANAN RABU LARIS TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BAGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Rabu LARISIndeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
 | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
 | PROBLEMATIKA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH PADA OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tumpang Tindih,Kepemilikan Tanah,PTSL |
