PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sertipikat
KATA KUNCI: sertipikat
 | STRATEGI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (sTUDI DI DESA KAMPLIT, KECAMATAN PALLANGGA, KABUPATEN GOWA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Strategi,PTSL,Pendaftaran Tanah Sistem lengkap |
 | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Program PTSL,Pajak BPHTB Terutang,Kota Pekanbaru |
 | STUDI PENDAFTARAN TANAH DENGAN STATUS ABSENTEE DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Tanah Absentee,PTSL,Kebijakan Kantor Pertanahan |
 | KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kedudukan Hukum,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Keterangan Tanah |
 | EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,Eksistensi,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Lembaga Pengumuman |
 | MEWUJUDKAN PETA PENDAFTARAN TUNGGAL MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA MADIUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengukuran,Pemetaan,PTSL,Geo KKP,Peta Pendaftaran |
 | EKSPEKTASI PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT DESA NGASINAN KECAMTAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Ekspektasi Masyarakat,Faktor Sosial dan Ekonomi |
 | URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI DESA BELANCAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Eksistensi,Desa Pakraman,Tanah Druwe Desa,tri Hita Karana,Awig Awig |
 | Sertipikat Tanah Dan Hak Hak Tanah Lainnya Sebagai Jaminan - Sertipikat Tanah |
 | Makalah Simposium Sertipikat Tanah Dan Hak Hak Lainnya sebagai Jaminan - Fakultas Hukum USU-Bank Pasifik - 1989 - Sertipikat Tanah |
 | Sertipikat Hak Atas Tanah Dan kepastian Hukum - Hak Atas Tanah |
 | Analisis Persebaran Sertipikat Tanah Dan Pendugaan Faktor-Faktor Yang mempengaruhinya di wilayah Eks Karesidenan kedu,propinsi Jawa Tengah - UPPM STPN - 2001 - Persebaran Sertipikat Tanah |
 | Majalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN ATR. BPN NEWS LETTER - Kepala Biro Hukum & Hubungan masyarakat - 2017 - Sertipikat Tanah |
 | Majalah Kementerian Agraria dan tata Ruang/BPN ATR. BPN News letter - Kepala Biro Hukum & Hubungan masyarakat - 2016 - Sertipikat HGB untuk PKL |
 | SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (Studi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - STPN Yogyakarta - 2010 - Sertipikat |
 | PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt/2009) - STPN - 2017 - Perlindungan Hukum,Kasus Pertanahan,Putusan pengadilan |
 | Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Sarana Penjaminan Untuk Meningkatkan Akses Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Usaha nelayan Di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep - STPN - 2017 - Nelayan,Sertipikat Hak Atas Tanah,Peningkatan Usaha |
 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK DI KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI.JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
 | EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA - STPN - 2000 |
 | IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
