ANIMO MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI AMPUNG (Studi di Desa Gedong Tataan dan Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan)

PEMBUATAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK (E-SERTIPIKAT) (Uji Coba di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

APLIKASI SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DENGAN KDMPUIER DAIAM PENGELOLAAN PELAYANAN SERTIPIKAT TAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG PROVUNSI JAWA TENGAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK Dl KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK Dl DESA MUNGGU KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI Dl KELURAHAN SUKOWINANGUN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan di Kota Bau-bau Prop.Sulawesi Tenggara.

PERAN APARAT DESA DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Tanah (Studi di Kota Semarang Prop.Jawa Tengah).

STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Persertipikatan Tanah (Studi di Kota Semarang Prop. Jawa Tengah).

Pengaruh Perubahan Pengguna Tanah dan Kepadatan Penduduk Terhadap Produk Sertipikat Hak Atas Tanah di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah.

Makna Pembatasan Pengguna Tanah Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah di Propinsi Bali.

Setahun Berkarya, Membangun Dengan Hati.

Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah Dalam Mewujutkan Kepastian Hukum dan keadilan.

KAJIAN NILAI TANAH DI DAERAH SUB URBAN (STUDI KASUS DI DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN MENGGUNAKAN LARASITA DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA