HAK CIPTA DALAM KONTEKS EKONOMI KREATIF DAN TRANSFORMASI DIGITAL

ADAT MINANGKABAU MENGHADAPI REVOLUSI

KEKAYAAN INTELEKTUAL & KESEHATAN MASYARKAT

HUKUM PERTANAHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH (HPL) EKSISTENSI, PENGATURAN DAN PRAKTIK

POTRET POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA REFORMASI

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA & TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

PENGANTAR MANAJEMEN PANDUAN UNTUK LEBIH MEMAHAMI DAN MENGERTI KONSEP MANAJEMEN

KITA BERTEMAN YUK! KUMPULAN FABEL PERSAHABATAN

HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

HUKUM NOTARIAT DAN PERTANAHAN KEWENGANAN NOTARIS DAN PPAT MEMBUAT AKTA PERTANAHAN

SENI MENGATUR KEUANGAN KELUARGA DALAM SEGALA SITUASI STRATEGI CERDAS MERENCANAKAN KEUANGAN DEMI MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH

OEI HUI LAN KISAH PUTRI SANG RAJA GULA DARI SEMARANG

MANAJEMEN PENELITIAN GURU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU PANDUAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS DISERTASI, KARYA ILMIAH GURU-DOSEN, DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Sendi-Sendi Hukum Agraria

JURNAL PERTANAHAN; ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGADAAN TANAH DI INDONESIA STUDI KASUS : PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 "Undang-Undang GURU DAN DOSEN"

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Undang - Undang Guru dan Dosen

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom