
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Keadilan Tidak Untuk Yang Miskin - Resist Book - 2010 - Hukum,Politik |
![]() | Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang - Badan Pertanahan Nasiona-RI - 2013 |
![]() | Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur - Badan Pertanahan Nasiona-RI - 2013 |
![]() | Pelaksanaan Rekontruksi Batas dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah dari Aspek Teknis dan Aspek Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Skripsi,Sengketa Batas Bidang,Rekonstruksi Batas |
![]() | Nihon Monogatari - Kumpulan Dongeng Tradisional Jepang - PT. Elex Media Komputindo - 2012 - Jepang,Tradisi |
![]() | Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria: Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional - Cerdas Pusatka - 2009 - Agraria |
![]() | Sengketa Kepemilikan Tanah Atas Penerbitan Sertipikat Pengganti (Studi Kasus Sertipikat Hak Milik No. 524 dan No. 535 di Kelurahan Ahusen Kota Ambon) - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | Studi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pasca Putusan Inkracht Van Gewijsde - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara - Grasindo - 2010 - Hukum,Kearifan Lokal |
![]() | Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects. - STPN Press - 2001 - Konsolidasi Tanah |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian : Antara Harapan dan Fakta - Pemberia izin lokasi dalam otonomi daerah di bidang pertanahan (Kpres Nomor 34 tahun 2003) - Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengelolaan Tanah Kas Desa - Asisten Surveyor Berlisensi Alumni DI-PPK STPN Mungkinkah Diberdayakan. - A Wiley-Interscience Publication - 2004 - Jurnal Widya Bhumi |
![]() | DIAKRONIK: JURNAL PEMIKIRAN DAN PENELITIAN SEJARAH Sende (gadai tanah) di Jawa: Suatu tinjauan historis - Krisis Ekonomi pada Masa Mangkunegaran V (1881-1896) - Serat Nanas Mojgedang dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat - Keperdayaan Perempuan pada Batik Tulis - Indrusti Gula di Lampung Tengah dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Petani tahun 1975-2006 - krisis dan Respons: Kajian Terhadap Krisis Ekonomi dan Respons Penduduk Pedesaan Surakarta Tahun 1960-an. - UNS - 2010 - Sosial Ekonomi,Krisis Ekonomi |
![]() | Exploration in Sociology And Counseling - houghton miffin company - 1969 - Sociology |
![]() | Field Assessments Of Innovative Evaluation Methods - Jossey-Bass Inc - 1982 |
![]() | Essentials of Geography - Regions and Concepts - John Wiley And Sons - 1974 - Essentials |
![]() | Land and Natural development (LAND) Code - Guidelines for SustINble Land development - John Wiley - 2007 - Land |
![]() | An Inquiry Into The Human Prospect - WW Norton Company - 1975 |
![]() | Development Planning - Lessons of Experience - The Johns Hopkins University Press - 1979 - Planning |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pembagian Kewenangan Pusat, Prop.Daerah di Bidang Pertanahan - Implementasi Kebijakan PP No.46 Tahun 2002 di Kantor Pertanahan Kota Malang - Kebijakan Pertanahan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif - Constructing A Chocoropleth Map (Another Choice To Present A Map) - Regresi Sebagai Model Pengukuran Nilai Tanah. - STPN - 2003 - Kewenangan Pusat,Implementasi Kebijakan |