PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sela
KATA KUNCI: sela
 | GLOWUP WITH QUR'AN SAYNGOOD BYE SAMA INSECURE & OVERTHINKING KANU - Amzah, Imprint PT Bumi Aksara - 2025 - Self Improvement |
 | KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM - Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta - 2019 - Anggapan Pelepasan Hak,revlitsverwerking Pendaft,Konstruksi,Kepastian Hukum |
| TRANSISI DESA AGRARIS : DEAGRARIANISASI DAN KETAHANAN AGRARIA DI PEDESAAN JAWA TENGAH - Institut Pertanian Bogor - 2019 - deagrarianisasi,desa agrarıs,ketahanan agraria,komunitas agra perubahan sosial |
| ANALISIS EFIENSI BIAYA DALAM SISTEM PEMETAAN KADASTRAL TERINTEGRASI MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN OPERASIONAL - Institut Teknologi Bandung - 2025 - pemetaan kadastral,efisiensi anggaran,manajemen,integrasi program,Data Envelopment Analysis |
| STRATEGI PERCEPATAN ALIH MEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Pelayanan Pertanahan,Seripikat Elektronik,Alth Media |
| KESIAPAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI LAYANAN PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,STOPE,Transfirman Digital,Kesiapan |
| KOMODIFIKASI TANAH ADAT ANALISIS TRANSFORMASI SISTEM TENURIAL TRADISIONAL DAN PRAKTIK BERADAT DI KAMPUNG ADAT KUTA, KABUPATEN CIAMIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Komodifikasi,Tanah Adat,Sistem Tenurial Tradisional,Praktik Beradat,Kampung Adat Kuta |
| DINAMIKA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN INFRASTRUKTUR SETELAH PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG TEGALLUAR DI DESA CIBIRU HILIR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - penggunaan lahan,infrastruktur,kereta cepat,Cibiru Hilir |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH K4 DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN KABUPATEN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4,Analisis SWOT,Kabupaten Lengkap |
| TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM POLA KERJA LINTAS GENERASI ANALISIS PERBEDAAN KINERJA PEGAWAI DALAM PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tata Kelola Sumber Daya Manusia,Lintas Generasi,Sertipikat Elektronik,Kinerja Pegawai,Transforma |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| RESPONSIBILITAS MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2024 DI DESA CIBUNGUR, KECAMATAN SUKARESMI, KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
| IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MASYARAKAT EKONOMI RENDAH MELALUI DANA KEISTIMEWAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KALURAHAN PONDOKREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah Kalurahan,Kesejahteraan Masyara |
| IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SITARU) DALAM PELAYANAN INFORMASI RENCANA TATA RUANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - SITARU,Rencana Tata Ruang,150 25010 |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Fungsi Lahan,Lahan Pertanian,Citra Sentinel |
