PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS DESAPERDIKAN DIDESAGDUPI3RNO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN PROPINSI JAWA TIMUR

Studi Produktivitas Petugas Ukur Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK AUTOCAD UNTUK PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN DI KABUPATEN MINAHASA

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Izin lokasi Setelah Paket Oktober 1993 Di Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN RAWA SRAGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN Dl KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROPINSI LAMPUNG

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di kelurahan medan Krio Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera utara

Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam

JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH EKS TRANSMIGRASI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PERALIHAN HAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua)

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO,KABUPATEN WONOGIRI

INOVASI PELAYANAN PERTANAHAN(STUDI KASUS PROGRAM ONE DAY SERVICE DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I)

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN VERIFIKASI BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PROSES GANTI RUGI AKIBAT LUMPUR SIDOARJO

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PRONA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)