PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sekunder
KATA KUNCI: sekunder
 | METODE VALIDASI DATA SPASIAL, TEKSTUAL, DAN INTEGRASINYA TERHADAP ANOMALI BIDANG TANAH SERTA PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN DESA LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Anomali Bidang Tanah,Desa lengkap,Data Spasial,Data Tekstual,Kualitas Data |
 | Rektor-Rektor Universitas Gadjah Mada: Biografi Pendidikan - Ugm Press - 2004 - Biografi |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATANRUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA DI KABUPATEN SIDOARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pelaksanaan KKPR,Peran,Permasalahan |
| KOMUNIKASI ANTARPRIBADI - Parama Ilmu - 2020 - Hubungan Antarpribadi |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM ANGKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA IN FIGURES 1999 - Badan Pusat Statistik Propinsi daerah Istimewa - 1999 - Statistik Sleman |
 | PISANG DAN LIMBAH PISANG : PAKAN TERNAK, PANGAN, OBAT ALTERNATIF DAN INDUSTRI NON PANGAN - Graha Ilmu - 2021 - Pisang,Pembudidayaan |
 | KESUBURAN DAN KUALITAS AIR SEBAGAI PENENTU PRODUKTIVITAS PERIKANAN - Graha Ilmu - 2021 - Air |
| STATUS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE. - Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya - 2017 - Status Tanah dan Bangunan,Warga Negara indonesia,Kemerdekaan Timor,Leste |
| PENGEMBANGAN WILAYAH KONSEP DAN TEORI EDISI 2 - Expert - 2018 - Pembangunan Ekonomi |
 | KONSEP HUKUM THE CONCEPT OF LAW - Nusamedia - 2009 - Konsep Hukum |
 | PENGUATAN HAK ATAS TANAH NELAYAN DI AREA HAK PENGELOLAA (HPL) PT. PELINDO II PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA BENGKULU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Konflik,Penguasaan Ilegal,Penguatan HAT |
 | EVALUASI PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM) (STUDI DI DESA PANDOWOHARJO, KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Partisipasi Masyarakat,Evaluasi,PTSL+PM |
 | POTENSI TERJADINYA MASALAH AKIBAT SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG BELUM DI SERAHKAN KEPADA KEPADA MASYARAKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Sertipikat,penyerahan,Penyebab,Potensi Masalah |
 | STATEGI DAN PROGRES PERWUJUDAN PULAU LENGKAP (STUDI DI PULAU MEDANG KABUPATEN SUMBAWA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pulau Lengkap,proses Perwujudan Pulau Lengkap,Stategi Perwujudan Pulau lengkap |
 | STRATEGI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) DAN LAYANAN RUTIN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO DAN KABUPATEN SLEMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Strategi,PTSL,Pelayanan Rutin,Analisis SWOT |
 | PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI LOCUS GIS DAN MAPIT GIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN CIANJUR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,Efektivitas,Mapit Gis,Locus GIS |
 | Metode Penelitian kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder - PT. RajaGrafindo Persada - 2014 - Metode Penelitian |
 | PELAKSANAAN PENGUKURAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018 YANG DI LAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA PASCA PELAKSANAAN AZAZ CONTRADICTOIRE DELIMATIE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO DAN KABUPATEN PASURUAN - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Azaz Contradictoire Delimiati,Pihak Ketiga |
 | Sistem Berkas - Abdi Tandur - 2013 - Pengelolaan Dokumen |
 | Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya - Prodiksus STPN - 2018 - Akta Jual Beli,Tanggungjawab PPAT,Akibat Hukumnya |
