Administrasi pertanahan berbasis masyarakat sebagai penguatan aparat dan pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh.) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Iventerarisasi alas hak atas tanah sebagai instrumen penangkal konflik pertanahan (studi di kota semarang Prop.Jawa Tengah.)

Institusionalisasi Penyelesaian konflik pertanahan sebagi solusi pemberdayaan masyarakat (studi di Kab. Batang Prop.Jawa Tengah.)

Penetapan Batas Daerah Sebagai Upaya Mencegah Konflik (Studi kasus batas administrasi wilayah kabupaten dalam perspektif kajian Spasial).

Institusionsl Penyelesaian konflik pertanahan sebagai solusi pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Batang Prop.Jawa Tengah).

Eklektisisme Hukum Nasional

40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia - Korea Selatan

Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum di Indonesia

Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum

Studi Penyelesaian Konsulpdasi Tanah Sebagai Implikasi Pembangunan Jalan WRR di Serongsong Denpasar, Bali

STATUS WEDHI KENGSER SUNGAI CODE (STUDI DI DUSUN BLUNYAH GEDE, DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN)

PEMANFAATAN TEKNOLOGI GNSS CORS UNTUK DEMARKASI DI KAWASAN RAWAN BENCANA III PASCAERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 ( Studi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)

Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian"Teori dan Aplikasi"

Aspek-aspek Hukum Lingkungan

Dasar-Dasar Pengukuran Tanah (Surveying) edisi ketujuh jilid 2.

Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah - Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith

Asean Menuju Postur Baru