PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sebag
KATA KUNCI: sebag
 | PROBLEMATIKA DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Tingkat Kepuasan Masyarakat |
 | PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KALURAHAN PURWODADI KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Sistem Pengelolaan,Pendapatan Asli Desa |
 | IMPLEMENTASI PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF SEBAGAI WUJUD MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN JEMBER) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pensertipikatan,Wakaf,Kepastian Hukum |
 | KESESUAIAN PENERAPAN KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KAWASAN TOD DUKUH ATAS, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Prinsip TOD,Penataan Ruang,Penentu Kawasan Prioritas,Pengembangan Wilayah |
 | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga,Sistem Tenurial,Tanah Ulayat |
 | ANALISIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERMUKIMAN SUKU BAJO KELURAHAN ANAIWOI KECAMATAN TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Suku Bajo,Hak Atas Tanah,Kepastian Hukum Wilayah |
 | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
 | PENATAAN AKSES BERBASIS PERKEBUNAN ΚΟΡΙ (Studi Kasus di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendapatan,penataan akses,perkebunan kopi |
 | DAMPAK PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MENTAWA BARU KETAPANG TERHADAP KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, STATUS PEMILIKAN, PENGUASAAN, DAN PENGGUNAAN TANAH DI TEPI SUNGAI MENTAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - P4T,RDTR,Mentawa Baru Ketapang,Sungai Mentaya |
 | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat,Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |
 | ANALISIS KONFLIK AGRARIA VERTIKAL DAN HORIZONTAL (STUDI KASUS PERMASALAHAN TANAH DI TOBELO RABUPATEN HALMAHERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Agraria,Kepastian Hukum,Pembanguan Daerah,Kesejahteraan Masyarakat |
 | POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI- TULUNGAGUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Jalan Tol Kediri,Tulungagung,Kondisi Sosial dan Ekonomi,Perlindungan Sosial |
 | PERMASALAHAN PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI ALAS HAK (STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kota Pangkalpinang,Permasalahan,Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | PROSPEK PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENGOPTIMALKAN KEAMANAN DOKUMEN PERTANAHAN ELEKTRONIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Blockchain,dokumen pertanahan elektronik,keamanan data |
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | PENGELOLAAN BASIS DATA PERTANAHAN DESA NGLANJUK, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data,Google My Maps,Arsip,Desa Nglanjuk |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA PERMASALAHAN TANAH BERBASIS WEB DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Rancang Bangun Website,Sistem Informası Pertanahan,Manajemen Permasalah |
 | UJI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH VALID UNTUK BAHAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peta Bidang Tanah,RDTR,Peta Dasar,Batas Pola Ruang |
 | DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP PERMOHONAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-el) DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,PTSL,Permohonan HT,el |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
