Responsivitas Kebijakan Publik

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa

Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila - Untuk Perguruan Tinggi

Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 - Buku I (Kesatu)

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

Kamus Saku Sains

Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup

Petskaha Vai: Konflik Tanah Pada Orang Walsa Papua

Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global

Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH

STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM ASAL TANAH NEGARA DI KAB. KENDAL PROV. JAWA TENGAH

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

Akta Peralihan hak oleh PPAT terhadap tanah milik adat merupakan salah satu faktor pendorong percepatan pendaftaran tanah secara sporadik.

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli