Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman)

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Wilayah Kecamatan

Diskusi Pertanahan dan Studium General, Revitalisasi Kelembagaan Pertanahan Menuju Terwujutnya Tanah Untuk Sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

Kajian Urbanisasi dan perubahan penggunaan Tanah di Kecamatan Bumiaji Prop.Jawa Timur = Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Klaten = Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah) Eksitensi Lembaga Konsinyasi pada Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Pembangunan jalan Tol Semarang-Solo (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang).

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Hak Asasi Masyarakat Adat

Memaknai Masyarakat Sipil Sebagai The Commons: Transisi dan Aksi dalam Tata Kelola Sumber Daya = Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sda = Potensi dan Permasalahan Pulau Sangiang Sebagai Obyek Tanah Terlantar = Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urutsewu Kebumen = Perjuangan Islam Untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumber Daya Agraria di Indonesia = Tanah dan Multikulturalisme Warga Moro-moro dalam Membangun Pertanahan Atas Konflik Lahan di Register 45 Mesuji Lampung

Kajian Urbanisasi dan perubahan penggunaan tanah di kecamatan bumiaji Prop.Jawa Timur.

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Kebudayaan: Sebuah Agenda Dalam Bingkai Pulau Timor dan Sekitarnya

Majalah Warta Perundangan-undangan : PMN BUMN 2016 Antara Kebutuhan dan Politisasi

PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi di Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu dan Desa Bara Kecamatan Woja)

PEMANFAATAN PERMODALAN YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)

Pengantar Sosiologi Sastra

Perfume the story of a murderer

Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia

Pokok-Pokok Administrasi Publik Dan Implementasinya

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan