Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial

Bagaimana Mengorganisasi dan Menyelenggarakan

Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya

Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat

Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris - Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)

Standarisasi Spesifikasi Teknis Pengukuran Kerangka Dasar Kadastral

Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum - Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Thesis dan Desertasi

Marjinalisasi Petani di Daerah Istimiwa Yogyakarta :Acuan Khusus pada Kontestasi Lahan Pertanian di Pedasaan

Tiga Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Psikotropika-Narkotika dan Hak Asasi Manusia

Capita Selecta : Perkotaan, Pertanahan, Komputerisasi - Membantu Beberapa Negara Memberantas Korupsi : Peran Bank Dunia (Manajemen Stress)

Ensiklopedi Akhir Zaman

The Hobbit

Reducing Vulnerability to Natural Disasters in the Asia Pacific through Improved Land Administration and Management

Kajian Lembaga Hukum Konsinyasi Ganti Rugi dan asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam mewujudkan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.

FIG Publications No. 38 : The Constribution of the Surveying Profession to Disaster Risk Management

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN MENGGUNAKAN LARASITA DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN KULON PROGO

OKUPASI AREAL HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (PERSERO) KEBUN TALUNSANTOSA DI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG