Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan - Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah

Rebuilding After Disasters: From Emergency to Sustainability

Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang

Inventarisasi Ketentuan-Ketentuan Bidang Pertanahan

Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Legalisasi aset

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Sistem Nasional

Pegangan Memahami Desentralisasi Beberapa Pengertian Tentang Desentralisasi

Tantangan Yang Menghadang Selatan

Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Atau Kota di Indonesia

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Kancah Globalisasi

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

PERANAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II KLATEN.

Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan - Menggerakan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi Ekonomi

Membagi Warisan (Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW edisi revisi

PENGARUH PEMBANGUNAN SUDETAN KALI PUTIH TERHADAP NORMALISASI BENDUNGAN WILINGI RAYA DI KAB.BLITAR

PENGARUH DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PROSEDUR PEMBERIAN IJIN LOKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI KAB. DATI II CIREBON