PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: sas
KATA KUNCI: sas
 | Problematika dan Solusi Pembuatan Peta Bidang Tanah Klarifikasi pada Kegiatan PTSL di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PBTK,tanah,permasalahan |
 | IMPLEMENTASI PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF SEBAGAI WUJUD MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN JEMBER) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pensertipikatan,Wakaf,Kepastian Hukum |
 | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga,Sistem Tenurial,Tanah Ulayat |
 | DAMPAK PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MENTAWA BARU KETAPANG TERHADAP KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, STATUS PEMILIKAN, PENGUASAAN, DAN PENGGUNAAN TANAH DI TEPI SUNGAI MENTAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - P4T,RDTR,Mentawa Baru Ketapang,Sungai Mentaya |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
 | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat,Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
 | MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA TIRON, KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Minat Masyarakat,Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah,Strategi |
 | PEMANFAATAN PETA FOTO DAN DATA BIDANG TANAH HASIL UNDUHAN KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN (KKP) UNTUK VALIDASI DAN INVENTARISASI TANAH DESA (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penginderaan jauh,interpretasi,P4T,spasial,tekstual |
 | DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB) TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN DI DESA JATIMULYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,Pengadaan Tanah,Pembangunan KCJB,Kondisi Sosial dan ekonomi |
 | STRATEGI, TANTANGAN DAN SOLUSI PENGUMPULAN DATA FISIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERINTEGRASI (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengumpulan Data Fisik,Fotogrametris,Strategi |
 | ANALISIS KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK ATAS TANAH DENGAN PENGUKURAN MENGGUNAKAN METODE FOTOGRAMETRI PADA PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Uji Akurasi,Peta Foto,Kepastian Hukum Objek,Fotogram |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | DAMPAK AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERGESERAN TENAGA KERJA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - aglomerasi perkotaan,perubahan penggunaan tanah,pergeseran tenaga kerja |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD,Kebijakan,Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah,Arah Pengembangan Wilayah,Kawasan Perkotaan Sarbagita |
 | KORELASI ANTARA POLA ALIH FUNGSI LAHAN DENGAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perlindungan Lahan Pertanian,Alih fungsi lahan,ketahanan pangan |
 | STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MESES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NASRAK (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMAJAGA KNBUPATEN ACER BARATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,Kesejahteraan Masyarakat,Desa Cot Darat,Kecamata |
 | POTENSI PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN POTENSI PENERIMAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POTENSI WILAYAH DESA (Studi di Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu Kabupaten Blora) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Akses,Potensi Desa,Reforma Agraria |
 | SENTIMEN WARGANET TERHADAP POSTINGAN AKUN INSTAGRAM @kementerian.atropo SEBAGAI EVALUASI DALAM MEMBANGUN CITRA KEMENTERIAN ATR/BPN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - hubungan masyarakat,komunikasi,media sosial,isa,pertana |
