GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL

Adat Dalam Politik Indonesia

REFORMA AGRARIA DALAM TINJAUAN KOMPARATIF HASIL LOKAKARYA KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI SELABINTANA

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

GLOBALISASI SEKTOR KEHUTANAN INDONESIA

MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN HUKUM

HUKUM DAN KEMAJEMUKAN BUDAYA: SUMBANGAN KARANGAN UNTUK MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-70 Prof Dr.T.O.Ihromi

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN YANG RESPONSIF (HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2019)

UNDANG-UNDANG HAM 1999 UU RI NO.39 TH.1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

TATA RUANG MASYARAKAT BADUY

HUKUM RESPONSIF

TANAH TERLANTAR ASAS DAN PEMBAHARUAN KONSEP MENUJU PENERTIBAN

PRINSIP PRINSIP PEMBAHARUAN AGRARIA PERSPEKTIF HUKUM

HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI

KAPITALISASI TANAH ADAT

MAJALAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN ATR. BPN NEWS LETTER

BHUMI JURNAL AGRARIA dan PERTANAHAN: Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria(!)

EKSISTENSI, PERUBAHAN DAN PENGATURAN TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS KAWASAN HUTAN DI DESA BATU LAKI KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018

PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan