Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik

REALISASI PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DARI PEMBERIAN IZIN LOKASI MENURUT RENCANA AWAL PERUNTUKKANNYA DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Izin lokasi Setelah Paket Oktober 1993 Di Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat

Hukum Pertambangan mineral & Batubara

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

Tata Cara Pelunasan Bea Materai

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Hak-Hak Konsumen

Setahun Berkarya, Membangun Dengan Hati.

OKUPASI AREAL HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (PERSERO) KEBUN TALUNSANTOSA DI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

Property Rights and Compensation - Compulsory Acquisition and Other Losses

Local Governance in Developing Countries - Public Sector Governance and Accountability Series

Jurnal Hukum: Radikalisme Islam dan Peradilan - Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung - Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum - Kontradiktif Sanksi Pidana - The Impacts of the Saving - Konsep Pembangunan Hukum - Kedudukan dan Kewenangan - Peran Dewan Perwakilan

Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)

PERSEPSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) PTPN VIII BUNISARI LENDRA DI KABUPATEN GARUT

OKUPASI TANAH BEKAS PERKEBUNAN NV. RUBBER CULTURR MAATSCHAPY KUBANGKAKUNG DI DESA BANTARSARI KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH