Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan - Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang

Rumusan Hasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional 1992

Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia

Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa

Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi

Responsivitas Kebijakan Publik

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

Kamus Saku Sains

Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional

Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global

Kedudukan Suami dan Istri sebagai para Pihak Dalam Membuat Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Peralihan Harta Bersama

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Pengengolaan Sumber Daya Alam Indonesia