Hukum Etika dan Kekuasaan

Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pembangunan Kawasan dan tata Ruang

KAJIAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS DUSUN KEDUNGRONG, DESA PURWOHARJO, KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA TATA RUANG (Studi di Kawasan Perkotaan Selogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)

STUDI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA PENGASIH KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

Kajian sel sedimen (sediment cell)melalui integrasi sistem informasi geografis dan citra penginderaan jauh sebagai acuan penataan ruang pesisir jawa tengah dan jawa timur.

Himpunan Peraturan perundang-undangan Tata ruang da Tata guna Tanah

Evaluasi Rencana umum tata ruang kota di kota salatiga prop.jawa tengah

Pemanfaatan Web Map Service Sebagai Media Pertukaran Data Penggunaan Tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Jurnal Ilmiah : Hasil -Hasil Penelitian Pertanahan-Pengelolaan BPHTB Untuk Mendukung Pendapatan Daerah Dari Pelayanan Pertanahan-Mempertshsnksn Tanah Sawah Beririgasi Teknis : Sebuah Konflik Kepentingan Penataan Ruang (Studi di Kabupaten Dati II Karanganyar

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.

WIGYA BHUMI: MAJAL ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Otonomi sdaerah: Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial Bidang Pertanahan - Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Untuk Pembangunan Wilayah Kota - Menuju Pengintegrasian Sistem Informasi dan Manjemen Pertanahan Nasional - Penyesuaian Penguasaan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah(Sebuah Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang) - Misteri Kapital, Misteri atau Memang Solosi ?.

Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.

Mapping A Critical Introduction to Cartograpy and GIS

Photogrammetry - Basic Principles and General Survey

Advances in Environmental Remote Sensing

Approaches to Training and Development

Building Construction In Warm Climates Volume Two