Panduan Aplikasi dan Solusi - Desain Interior Perkantoran dengan 3ds Max 2011 dan Photoshop CS5

Panduan Pemetaan Tematik Pertanahan Progam Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

KAJIAN TENTANG STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TIMBUL DI PANTAI SINE DESA KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

PEMANFAATAN FOTO UDARA DAN CITRA QUICKBIRD UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1995 - 2005

PENGELOLAAN PERTANAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

PENGELOLAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

Bencana Mengancam Indonesia

Mikro Ekonomi Teori Pengantar

Sosio, Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial.

Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia - Dilengkapi Undang-Undang Peradilan Tahun 2009

Perempuan Dalam Pembangunan

Buku Pintar Reposisi Peran Publik Perempuan di Desa

Lumpur Similiar : Misteri Perangkap Cinta

DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH AKIBAT BANJIR LAHAR DINGIN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

PROSPEK PENERAPAN PETA ZONA NILAI TANAH BPN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (Studi di Kabupaten Sleman)

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI LAYANAN ANGGOTA MASYARAKAT (LAYANGMAS) MELALUI LAYANAN WEB DAN APLIKASI MOBILE (ANDROID) (Uji Coba di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)