PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ruang
KATA KUNCI: ruang
 | DINAMIKA PROSES PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN BANDAR UDARA KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Proyek Strategis nasional,KPBU,Pengadaan Tanah,Businnes to Business |
 | FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT LEGALISASI KAVLING SIAP BANGUN (KSB) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERCEPATAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN KOTA BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Legalisasi,Penghambat,upaya |
 | HAMBATAN DAN ALTERNATIF SOLUSI PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MERWATI KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Hambatan |
 | IDENTIFIKASI DAN PENYELESAIAN ANOMALI PENINGKATAN PETA BIDANG TANAH (STUDI KASUS: KALURAHAN BANYURADEN, KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Anomali,Akurasi,Data Spasial |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM AKSELERASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PARSIPASI MASYARAKAT (STUDIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pendaftaran Tanah,kebijakan,Bea perolehan Hak Atas Tanah,Akselerasi |
 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - PTSL,Hak Pengelolaan,Rekomendasi |
 | FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN DATA YURIDIS ANTARA BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP BATAM) DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM TERHADAP PELAKSANAAN PTSL ( STUDI KASUS DI KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pelaksanaan PTSL |
 | FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSI ATAS TERHAMBATNYA PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA SOLO PEMBANGUNAN JALU REL GANDA SOLO-SEMARANG FASE 1 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pembangunan,pengadaan Tanah,Ganti Rugi |
 | FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PENGENDALI BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI KAWASAN YOGYAKARTA INTERNASIONAL AIRPORT (YIA) DI KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah,Pendukung,penghambat |
 | FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR REGIONAL PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan tanah,pengembangan pembangunan,pendoro |
 | EVALUASI PERAN PEMIMPIN DALAM PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KALURAHAN GULUREJO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Reforma agraria,Akses,Evaluasi |
 | KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 333 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BUKU II) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN BIRO HUKUM - 2020 - Hukum Agraria,Undang,Undang Dan Peraturan |
 | ISI KEPALA ELON MUSK - MediaPressindo - 2019 - Elon Musk,Pebisnis Amerika Serikat |
 | JANGAN DULU PATAH - PT. Gramedia Widiasarana Indonesia - 2022 - Kumpulan Puisi Indonesia |
 | METODE PENELITIAN PEKERJAAN SOSIAL - Inttrans Publishing - 2022 - Metode Penelitian,Metode Riset Penelitian Ilmu Sosial |
 | AGAMA PUBLIK DI BUMI PANCASILA ANALISIS ETIKA DAN SOSIOLOGIS - Gramedia Pustaka Utama - 2022 - Nasionalisme & Agama |
 | UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP) ( UU RI NO. 7 TAHUN 2021) - Sinar Grafika - 2022 - Undang,Undang Pajak & Perpajakan |
 | SEJARAH HUKUM - Rajawali Pers - 2022 - Sejarah Hukum |
 | DARI RUANG KONSULTASI HUKUM MENGUPING HUBUNGAN ADVOKAT DENGAN KLIEN - Jala Permata Aksara - 2022 - Pengacara |
 | Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH - Rajawali Pers - 2010 - Hukum,Penatagunaan Tanah,Tata Ruang |
