Majalah Warta Perundang-undangan Edisi 207. 23 Februari- 29 Februari 2016: Kereta Api Cepat Terkesan Tak Kompak

Majalah Warta Perundang-undangan Edisi 205. 09 Februari- 15 Februari 2016: Progam Pro Rakyat Wali Kota Kupang.

Majala Warta Perundang-undangan Edisi 204. 02 Februari- 08 Februari 2016: Pro dan Kontra UU Anti Terorisme.

Majalah Warta Perundang-undangan Edisi 2003. 26 Januari- 01 Februari 2016: Semangat Baru DPR?.

Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas

Panduan Kegiatan sadar Hukum Mengenai KKN Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Dilema Anatar

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Kedudukan Hukum Tanah Bekas Hak Milik Adat Dari Masyarakat Hukum Dat yang Telah Diterbitkan Hak Guna Usaha Atas Tanah Tersebut Berdasarkan UUPA Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pertanahan (Studi Kasus di Propinsi Bengkulu)

Penelitian Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tanah di Kalimantan

Penelitian Dinamika dan Peluang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah

Penelitian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pola-pola Kemitraan Inti Plasma.

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Membangun Fondasi Ekonomi Umat - Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Analisa Tata Guna Tanah dan desain Tata Ruang dadahup dan Mentangai: Lokasi Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Prop.Kalimantan Tengah.

Prosiding Seminar Nasional Tata Ruang Dan Space #2 Memastikan Penataan Ruang Untuk Pembangunan Yang BerkelanjutanKearifan: Kearifan Lokal Dan Budaya Dunia Dalam Penataan Ruang

Menebus Impian

BHUMU: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - Akulturasi masyarakat jawa dan banjar dalam penguaaan tanah (studi si kabupaten banjar privinsi kalimantan selatan) - efektivitas implementasi izin pemanfaatan tanah sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan banyunogo kecamatan Gamping Kabupaten Sleman - Efektivitas penyuluhan pertanahan dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk kepemilikan sertipikat tanah di kecamatan kota kefamenanu kabupaten timor tengah utara provinsi Nusa Tenggara Timur - Pelaksanaan sistem informasi manajemen pertanahan nasional di kantor pertanahan Jakarta Pusat - Pola Kemitraan dalam Proyek Administrasi Pertanahan di Kota Tangerang

Bank Tanah