Pokok-Pokok Pikiran tentang Pengaturan Tata Ruang Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan nasional

Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 206.16 Februari-22 Februari 2016 Kerata Api Cepat terkesan Tak Kompak.

Majalah Mingguan Warta perundang-Undangan Edisi 204.02 Februari-08 februari 2016 Pro dan kontra UU Antiterorisme.

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 203.26 Januari-01 Februari 2016 Semangat Baru DPR?

Majalah Mingguan warta PerUndang-Undangan Edisi 207.23 Februari-29 Februari 2016 tentang( Menolak ) revisi UU KPK

Majalah mingguan warta perUndang-Undangan Edisi 205 Februari-15 Februari 2016 Program Pro Rakyat Walikota Kupang.

Majalah Warta Perundang-undangan Edisi 207 23 Februari- 29 Februari 2016: Tentang (Menolak) Revisi UU KPK.

Majalah Warta Perundang-undangan Edisi 207. 23 Februari- 29 Februari 2016: Kereta Api Cepat Terkesan Tak Kompak

Majalah Warta Perundang-undangan Edisi 205. 09 Februari- 15 Februari 2016: Progam Pro Rakyat Wali Kota Kupang.

Majala Warta Perundang-undangan Edisi 204. 02 Februari- 08 Februari 2016: Pro dan Kontra UU Anti Terorisme.

Majalah Warta Perundang-undangan Edisi 2003. 26 Januari- 01 Februari 2016: Semangat Baru DPR?.

Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas

Panduan Kegiatan sadar Hukum Mengenai KKN Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Dilema Anatar

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Kedudukan Hukum Tanah Bekas Hak Milik Adat Dari Masyarakat Hukum Dat yang Telah Diterbitkan Hak Guna Usaha Atas Tanah Tersebut Berdasarkan UUPA Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pertanahan (Studi Kasus di Propinsi Bengkulu)

Penelitian Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tanah di Kalimantan

Penelitian Dinamika dan Peluang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah

Penelitian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pola-pola Kemitraan Inti Plasma.