PEMBATALAN PERALIHAN HAK KARENA PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 63/Pid/B/1991/PN.YK)

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN MULTIGUNA DI DESA NGLEGOK, KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR

Berjumpa Nabi Malaikat Di Dalam Tidur & Terjaga

Creating A Powerful Passionate relationship kiat-kiat membangun hubungan yang penuh kemesraan

Mengambil Keputusan Yang Tepat

Political Man Basis Social tentang social

Sebuah Memoar Adventures In Darkness Petualangan Musim panas Seorang Bocah 11 Tahun Yang Buta

Lihatlah Ladang-Ladang Yang Menguning!

Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Goot governance

Dasar Pancasila Dalam Perdebatan Suatu Kilas Balik Pertarungan politik Dalam Sidang-Sidang BPUPKI, Konsituante Dan MPR Reformasi

Petunjuk tata Pembukuan Cara Penyetoran Dan Pertanggung Jawaban Bendaharawan Khusus Penerimaan Agraria

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Pemberian Hak Milik dan kesejahteraan petani penerima Tanah EX.HGU PT Perkebunan X di Kec.Jenggawah Kab.Jember Prop.Jawa Timur

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Minat Masyarakat Penerima Redistrubusi Tanah TarhadapPersertipikatan Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah.)

Peran dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerimaan Bea Perolehan BPHTB pada Jual Beli Atas Tanah Di Kota Yogyakarta

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMANFAATAN PERMODALAN YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)

PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau)