Reformasi TNI:Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia

PENGARUH PERKEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KOTA ADMINISTRATIF DEPOK KABUPATEN DATI II BOGOR PROPINSI JAWA TIMUR.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DITINJAU DARI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama

PELAKSANAAN PENEGASAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

EVALUASI KINERJA KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN LOKET TERPADU PELAYANAN PRIMA DI KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Pengengolaan Sumber Daya Alam Indonesia

Eklektisisme Hukum Nasional

Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian"Teori dan Aplikasi"

Islam dan Reformasi TNI - Relasi Rakyat TNI Mewujudkan Pertahanan Negara

Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban

Fikih Sunnah Wanita

Filsafat Pendidikan Islam

Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

Ekonomi Kelembagaan Pangan

Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004-kajian konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami alai-by pass di kota padang-Perjanjian bangun guna serah antara pemerintah kabupaten/kota dan perseroan terbatas-Dokter,pasien dan malpraktik-Penerapan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang bus umum-Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menurut hukum positif-Perspektif pertanggungjawaban pidana korparasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi-The elements of sustainable utilization-Green campus initiative:transforming law in book into law in action-The world trade organization (WTO) free trade within fair trade challenges-The position of indirect evidence as verification tools in the cartel case-Interpretation of syiqaq and its procedual law at relegious court in Yogyakarta-The theorization of institutions of judicial review of the constitutionality of laws-Consumers health and safety on the internet based medical consultiation.

IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang)

Ganyang Malaysia