Pendidikan Pancasila

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Kajian Yuridis Tumpang Tindih Seripikat Haka Atas Tanah di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

Hukum Adat Indonesia

Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

Pengelolaan Lingkungan Internasional - dari sudut pandang negara sedang berkembang

Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban

Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filasafat Pancasila

Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia

"Monarki Yogya" Inkonstitusional?

Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

KAJIAN TENTANG STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TIMBUL DI PANTAI SINE DESA KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

PEMBANGUNAN SISTEM KEARSIPAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan sendir(Gagasan pembentukan UU Begadaian) - Permasalahan Yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal - Penerapan norma dan asas-asas Hukum Adat dalam praktik pidana perdata - Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di malukuntengah - Efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Kebijakan pidana mati terhadap perempuan - Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidada - Perlunya menanamkan budaya antikurupsi dalam diri anak sejak usia dini - Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan negeri yogyakarta - Asylum seekers in japan : A Hard road - Pengaturan pajak daerah di prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten sleman- Akibat pemilihan Forum dalam kontrak yang memuat klausula arbritase - Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan: Studi komparatif mediasi pengadilan indonesia dan jepang.

Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context.