Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang Terkena Proyek Pembangunan Pelebaran Jalan di Kabupaten Kendal

Problema Yuridis Pengelolaan Pertanahan Sebagai Tindak Lanjut Dibelakunnya undang-undang no.22 tahun 1999

Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wialayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna melindungi golongan yang lemah dalam masarakat

Analiasa Yuridis Terjadinya Lahan Tidur Akibat Investasi di Bidang Pertanahan (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)

Analisis YuridisTerhadap Tanah Terlantar Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 di Kota Kendari

Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Tanah Hak Milik Atas Tanah Kekayaan Perseroan Terbatas

Hukum Keuangan Negara

Hukum Pemerintahan Daerah

STUDI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA PENGASIH KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Bidang Tanah Dari Aspek Teknis, Yuridis, Administratif dan Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Bayuwangi

Pelaksanaan Rekontruksi Batas dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah dari Aspek Teknis dan Aspek Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya

Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial di Kabupaten Sleman

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak

Property Rights and Compensation - Compulsory Acquisition and Other Losses

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Land Contestation Triangle Model:Sebuh Fakta 'Perbuatan' Lahan Pertanian di perdesaan-Sketsaerkembangan Reforma Agraria dan Studi Agraria Sebuah Pemetaan Awal-Pasar Tanah Dalam teori Kebijakan Makro Ekonomi-Telaah Yuridis Undang-undang Perkebunan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-VIII/2010-He Use Of Geographical Information Systems for Spatial Planning in the National Land Agency-Orang Muda dan Generasi Pertanian di Desa-Penata Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat-Ekososial Masyarakat Kawasan Karst Gunungsewu-Kebun Rakyat,Plasma,dan KKPA;Potrek Perjuangan Mewujutkan Kesejahteraan Dalam Dialektika agraria di Perkebunqan Kelapa sawat-Pengelolaan anahan HGU Perkebunan Kelapa sawait Terhadap Kondisi sosial ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kab.Kampar.

PENGELOLAAN TANAH DRUWE DESA DI KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

KONFLIK PENGUASAAN TANAH HGU ANTARA PT. PN XII DENGAN WARGA DESA SEKARBANYU DAN TEGALREJO DI KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN,KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

STUDI TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENERAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN (SPOPP) DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN DALAM PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN RINGKUKU DAN DESA MENDOLO KIDUL KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN