PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)

JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH EKS TRANSMIGRASI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PERALIHAN HAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) DALAM MENUNJANG PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH (Studi Evaluatif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi) SKRIPSI

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TANAH YANG OBJEKNYA TELAH DIAGUNKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul)

HATINDAK LANJUT HASIL MEDIASI PASCA SITA EKSEKUSI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr)

DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (MAINTENANCE) PASCA PUTUSAN INKRACHT VAN GEWIJSDE DI PROVINSI LAMPUNG

EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA DAN TIMUR ASING (STUDI DI KOTA MEDAN)

KONSISTENSI PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DAMPAKNYA (Studi Pembangunan Terminal Penumpang Baru Di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika Provinsi Papua)

PROBLEMATIKA PENCATATAN DAN PERALIHAN HAK ATAS HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan

Sengketa Agraria:Pengusaha Perkebunan Melawan Petani

Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Politik Hukum Agraria

Peranan Kota Dalam Pembangunan "ditinjau secara historis, yuridis, komparatif, sosiologis, ekonomis dan politis

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II MURA ENIM

STUDI PENGELOLAAN TANAH TIMBUL SEGARA ANAKAN DI KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP (SUATU STUDI YURIDIS NORMATIF PENGELOLAAN TANAH TIMBUL SEGARA ANAKAN).

Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. - Kajian HukumPenyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/PDT.G/2004/PN.JR). - Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (studi di Kab.Rembang,Prop.Jateng. - Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. - Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Pancasila Yuridis Kenegaraan